Transisi Energi Kaltim Hadapi Jalan Terjal: Lahan Tani Menyusut di Tengah Lonjakan Tambang
SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum bisa lepas dari bayang-bayang industri ekstraktif. Kendati wacana transisi energi terus digaungkan, produksi batu bara di provinsi ini justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data terbaru, produksi batu bara Kaltim pada tahun 2024 menembus angka 368 juta ton. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2020 yang berada di kisaran 268 juta ton, sekaligus menyumbang sekitar 44 persen dari total produksi batu bara nasional. Dampaknya, struktur perekonomian Kaltim masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga 38,38 persen.
Ironi di Lumbung Energi
Di balik angka produksi yang fantastis, terdapat ironi pahit yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Ekspansi pertambangan, terutama di Kutai Kartanegara, telah memicu penyusutan lahan pertanian yang drastis. Syadari (47), warga Desa Karang Tunggal, mengaku lahan sawahnya yang semula seluas tiga hektare pada tahun 2000, kini hanya tersisa seperempat hektare akibat himpitan tambang.
Ironi lainnya tampak pada sektor elektrifikasi. Sebagai daerah penghasil sumber energi terbesar di Indonesia, PLN mencatat masih ada sedikitnya 110 desa di pelosok Kaltim yang belum teraliri listrik negara.
Menanggapi ketimpangan ini, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, menyarankan agar desa-desa terpencil tersebut langsung dialihkan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun, ia menekankan pentingnya transfer teknologi agar masyarakat bisa merawat instalasi tersebut secara mandiri.
“Perusahaan tambang adalah pihak yang paling banyak meraup untung. Oleh karena itu, dana tanggung jawab sosial (CSR) mereka seharusnya diarahkan untuk membantu komunitas lokal mengelola dan mengembangkan EBT,” tegas Dicky.
Langkah Pemprov dan Sorotan Global
Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidaklah mudah. Saat ini, target bauran EBT Kaltim baru mencapai 12,14 persen, masih jauh dari target 79 persen pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2045.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang berfokus pada sektor perkebunan berkelanjutan seperti kakao, karet, dan kelapa sawit. Pemprov juga menggenjot tujuh kawasan industri strategis di Balikpapan, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara guna melepaskan dominasi tambang.
“Mahakam Ulu akan menjadi contoh bagaimana sektor pertanian dikembangkan untuk menyeimbangkan dominasi tambang,” ujar Rudy. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov sedang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan SDM lokal menghadapi transisi ini.
Namun, di tingkat global, komitmen transisi energi Indonesia justru mendapat sorotan tajam. Dalam ajang COP 30 di Brasil (November 2025), organisasi Climate Action Network (CAN) International memberikan predikat “Fossil of The Day” kepada Indonesia karena dinilai masih membawa pelobi bahan bakar fosil dalam delegasi resminya.
Yuni, perwakilan Extinction Rebellion Kaltim Bunga Terung, mengkritik bahwa proyek transisi energi di lapangan seringkali hanya menjadi dalih baru untuk merusak lingkungan. “Kebijakan negara harus benar-benar menghentikan penggunaan energi fosil. Proyek ini harus dilakukan dengan adil dan melindungi hak masyarakat,” pungkasnya.
